Asal Muasal dan Konflik Kampung Bobo Menurut LBH Manado

by
Puluhan warga Kampung Bobo Manado mengadukan nasib mereka di kantor LBH Manado.(Foto: Yoseph E Ikanubun)

Manado – 14 tahun sudah sejak penggusuran pertama, persoalan di kampong Bobo Manado belum juga terselesaikan. Senin (23/07/2018), puluhan warga mendatangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado untuk meminta memperjuangkan keadilan bagi mereka. Bagaimana asal muasal dan konflik yang terjadi di kampong Bobo? Berikut ulasannya sebagaimana siaran pers yang diterima redaksi kabarmanado.com dari LBH Manado melalui Kepala Operasional LB Manado, Jeckson Wenang, dan Kepala Bidang Litigasi, Frank Kahiking.
Kampung Bobo dahulunya adalah rawa-rawa. Nama Bobo diambil dari pohon bobo yang banyak tumbuh di daerah ini, sejenis pohon Aren yang tumbuh di daerah-daerah rawa, daunnya bisa digunakan untuk atap rumah. Sejak tahun 1960-an beberapa warga mulai menimbun rawa dan tingal di kampung Bobo. Tahun 1980-an warga yang datang membuka lahan menempati semakin ramai, rawa-rawa ditimbun dan menjelma menjadi Kampung Bobo dengan luas lahan kurang lebih 6 Ha (hektar).
Tahun 2002 warga kampung Bobo dikagetkan dengan Surat Somasi pertama dari Hani Wala. Hani Wala salah warga yang tinggal di sekitar lahan yang mengklaim tanah tersebut miliknya dan meminta warga untuk keluar dari lahan. Pihak Hanny Wala menganggap bahwa tanah tersebut adalah miliknya karena Orang Tuanya sejak jaman Belanda sudah menguasai objek sengketa dengan cara diperintahkan oleh rezim Belanda untuk menjaga tanah objek sengketa yang adalah kepunyaan Belanda saat itu. Sekitar tahun 2003 warga kembali menerima somasi kedua dari Hani Wala.
Pada 05 Agustus 2004 sekitar pukul 10.00 pagi, terjadi pengusuran pertama di kampung bobo. Warga didatangi oleh Hanny Wala yang dikawal aparat Kepolisian Polres Manado dan Satpol PP Kota Manado. Ratusan aparat gabungan Sat Pol PP dan Polisi menduduki Kampung bobo. Sekitar pukul 10.30 dengan dikawal aparat bersenjata laras panjang, gas air mata, dan stik pemukul, alat berat mulai masuk ke halaman rumah warga. Pihak Hanny Wala dan Aparat mengancam warga untuk mengosongkan tanah dan rumah.
Pukul 11.00 pihak Hanny Wala dan aparat kepolisian dan Satpol PP tetap memaksa warga untuk meningalkan rumah. Aparat Kepolisian mulai mengerakkan personil yang lebih banyak untuk mengepung rumah warga. Kemudian salah satu pihak kepolisian memerintahkan anggotanya dan beberapa orang berbaju sipil, salah satunya menggunakan penutup muka, untuk menyerang rumah warga. Mereka mendobrak pintu rumah dengan tendangan, linggis, dan palu. Seketika, pintu dan jendela rumah hancur. Tidak berhenti di situ. Mereka juga mengobrak-abrik halaman rumah dan merobohkan pepohonan, merusak pintu rumah, mencopot jendela, memutuskan aliran listrik. Mereka tidak mau berhenti, aktivitas merusak terus dilakukan sampai rumah warga rata dengan tanah. “Akibat pengusuran tersebut 1 orang bayi berumur 9 bulan tertimbun reruntuhan rumah, 3 orang luka berat dan langsung dilarikan ke RS Siti Mariam, 7 orang warga luka ringan, 3 orang ditangkap dan diamankan ke Polresta Manado selama 3 hari,” ungkap Wenas dan Kahiking.
Warga Kampung Bobo mengungsi di beberapa sekolah, kantor Lurah dan tetangga mereka di sekitar wilayah yang tergusur.
Sekitar 6 bulan kemudian warga Kampung Bobo hearing di DPRD Kota Manado dan mendapat rekomendasi sehingga warga bisa kembali tinggal di Kampung Bobo. Awal Tahun 2012, 8 orang di antara mereka dilaporkan oleh Hani Wala atas tuduhan penyerobotan lahan. Alhasil mereka ditetapkan tersangka dengan akhirnya diputus 4 bulan pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Manado.
Sepanjang tahun 2014 akhir sampai awal tahun 2015, Hani Wala terus mengirim Surat Somasi ke warga Kampung Bobo dan pada bulan Agustus 2015 terjadi pengusuran kedua yang menggusur 3 lingkungan III, Kelurahan Karangria, Lingkungan III, Kelurahan Maasing dan Lingkungan IV, Kelurahan Maasing. Total korban terdiri dari 337 KK (208 rumah) sekitar seribu jiwa, korban mengalami luka-luka dan trauma psikologis akibat kekerasan yang dilakukan oleh personil Polresta Manado. Penggusuran ini dilakukan tanpa adanya Putusan Pengadilan. “LBH Manado baru menerima pengaduan Kampung Bobo awal tahun 2014 lewat pengaduan beberapa orang warga. Namun pada saat itu sebagian besar warga sudah memiliki pengacara sehingga untuk menghormati rekan seprofesi LBH Manado tidak dapat mendampingi kasus ini,” ungkap Wenas dan Kahiking.
LBH Manado kembali menerima pengaduan warga kampung Bobo pada 1 November 2015. Saat itulalah LBH Manado mendampingi sebagian besar korban. “Tindakan Pihak aparat kepolisian yang melakukan pembekingan terhadap upaya penggusuran oleh sipil tanpa ada perintah pengadilan jelas perbuatan sewenang-wenang, melanggar hukum dan hak asasi manusia,” ujar keduanya.
Wenas dan Kahiking mengatakan, jika Hani Wala merasa berhak atas tanah maka seharusnya ia menggugat warga kampung Bobo, tidak bisa menggusur paksa warga. “Tanpa ada perintah pengadilan maka tidak ada dasar hukum bagi aparat kepolisian melakukan pembekingan penggusuran warga,” tegas Wenas dan Kahiking.
Hingga berita ini diturunkan, kabarmanado.com belum berhasil mengkonfirmasi pihak Hani Wala terkait kasus Kampung Bobo ini.

Penulis: Yoseph E Ikanubun

Leave a Reply

Your email address will not be published.