Berantas Korupsi, Tolak Kriminalisasi Jurnalis!

by
Peserta diskusi di Kantor AJI Manado tegas menolak kriminalisasi terhadap jurnalis.

Manado – Pemberantasan korupsi harus menjadi kerja-kerja bersama semua elemen masyarakat, termasuk jurnalis. Untuk itu tidak boleh ada kriminalisasi terhadap jurnalis yang menjalankan tugas jurnalistik termasuk terkait liputan-liputan korupsi.
Hal ini terungkap dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Manado, Jumat (09/11/2018), di kantor AJI Manado.
Diskusi yang mengangkat tema “Peran Publik dan Jurnalis dalam Pemberantasan Korupsi” dihadiri puluhan jurnalis, aktifis mahasiswa, pers kampus, serta praktisi hukum.
Ketua AJI Manado, Yinthze Lynvia Gunde mengawali diskusi dengan memberikan pengantar terkait isu-isu dugaan korupsi yang marak dibicarakan. Termasuk soal kontroversi laporan investigasi lima media kolaborasi IndonesiaLeaks yang membuka mata publik akan informasi penting yang dinilai sengaja ditutup-tutupi dalam “Skandal Buku Merah”. Yaitu tentang dugaan pengrusakan barang bukti oleh duo eks penyidik KPK dari institusi kepolisian.
Di mana pengrusakan barang bukti Buku Bank warna merah, patut diduga untuk menghilangkan jejak transaksi suap gratifikasi pengusaha daging Basuki Hariman kepada pejabat yang terkait dengan institusi kepolisian.
Gunde mengungkapkan, laporan investigasi ini, kemudian juga dipolitisasi sedemikian rupa oleh kubu yang berseberangan dengan pemerintah. Isu ini dijadikan komoditi yang digoreng oleh elit oposisi untuk menyudutkan pemerintahan Joko Widodo, hingga berujung pada laporan perdata dan pidana oleh seorang oknum pengacara terhadap Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan. “Di mana AJI Indonesia sebagai salah satu inisiator dan pendiri IndonesiaLeaks bersama lembaga jurnalis yang sangat berpengalaman dalam kerja-kerja investigasi, di antaranya PPMN, dan Tempo Institute,” papar wartawan Harian Metro Manado ini.
IndonesiaLeaks juga didukung oleh NGO yang berpengalaman dan berdedikasi besar dalam menjalankan fungsi kontrol publik (ICW, AURIGA, LBH PERS, CHANGE.ORG, GREENPEACE). “IndonesiaLeaks tidak berafiliasi dan menjalin hubungan politik dengan pihak manapun, baik dengan kubu pemerintah maupun dengan kubu yang berlawanan dengan pemerintah,” tegas Gunde.
Pegiat hukum, Mercy Umboh dan Welly Mataliutan yang hadir pada acara diskusi tersebut menyampaikan beberapa pandangan mereka. Di antaranya, publik yang di dalamnya jurnalis wajib menjadi bagian dalam pemberantasan korupsi. “Dan jurnalis tidak bisa dikriminalisasi atas karya jurnalistik mereka. Apalagi yang isinya kredibel dan sesuai dengan kode etik jurnalis. Ada jalur tersendiri jika ingin menuntut, yaitu mengacu pada undang-undang pers, bukan pidana,” kata Welli.
Sedangkan Majelis Etik AJI Manado, Yoseph Ikanubun menyatakan penyesalannya atas kriminalisasi terhadap Ketua AJI Indonesia, Abdul Manan. “Garis perjuangan AJI sangat jelas. Yaitu tidak berpihak pada apapun yang bersentuhan dengan korupsi. Ini adalah roh AJI bahkan diatur dalam Misi AJI, terkait ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi, keberpihakan pada lingkungan dan kemanusiaan. Ini bukan hanya kriminalisasi terhadap ketua umum tapi juga kriminalisasi terhadap roh perjuangan AJI,” tegas Ikanubun.
Namun tak hanya soal IndonesiaLeaks, berbagai kasus-kasus di dunia peradilan, pemerintahan hingga penganggaran juga terangkat dalam diskusi ini.
Jeckson Wenas dan Aryati Rahman dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado juga memberikan dukungan bagi AJI Manado yang merupakan mitra jejaring LBH Manado dalam kerja-kerja kemanusiaan termasuk pemberantasan korupsi. “Selama ini kami berjejaring dengan AJI Manado. Kami melihat AJI selalu konsisten dalam perjuangan, melalui pemberitaan termasuk melawan korupsi,” tegas Aryati.
Di sesi akhir, para peserta sepakat dan menyatakan dengan tegas menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap jurnalis yang sedang melakukan tugas-tugas jurnalistiknya.

Penulis: Yoseph E Ikanubun

tenor

Leave a Reply

Your email address will not be published.