BPK RI Akan Audit Dana Covid-19 Di Sulut, Sekprov Minta PD Siapkan Data

by


Manado, kabarmanado.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mulai melakukan audit terhadap realisasi anggaran Covid-19 baik di Provinsi maupun Kabupaten dan Kota di Sulut.

Hal itu terungkap dalam kegiatan  entry meeting virtual,  Senin (19/10/2020).

Kepala BPK Perwakilan Sulut Karyadi menyampaikan tujuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah untuk menilai apakah rasionalisasi dan  memfokuskan kembali  APBD pada pemerintah daerah yang dialokasikan dan digunakan dalam rangka pandemi Covid-19 sesuai peraturan perundang-undangan-undangan.

Sedangkan untuk tujuan pemeriksaan kinerja, tambah dia, adalah menilai penanganan Covid-19 bidang kesehatan pada pemerintah provinsi dan kabupaten / kota tahun anggaran 2020.

Sementara Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen memberikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sulut atas pelaksanaan pertemuan virtual ini.

“Kiranya kegiatan ini akan menjadi instrumen yang baik bagi kesinambungan langkah kita dalam mempercepat penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara,” kata Silangen.

Ia menuturkan bahwa Pemprov Sulut menyambut dengan gembira bahwa mulai hari ini sampai dengan selesai pemeriksaan, bisa lagi menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten / kota dalam rangka akuntabilitas transparansi penanganan Covid-19 di daerah.

BPK Perwakilan Sulut, kata Silangen, sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten / kota.

“Kami tentu akan menindaklanjuti apa yang menjadi arahan, ketika berlangsungnya pemeriksaan terinci yang akan dilakukan mulai pada saat ini,” ujarnya.

“Apa yang menjadi arahan atau yang disampaikan oleh BPK Perwakilan Sulut kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota akan senantiasa selalu siap, cepat, tepat dan komunikatif di tengah dinamika dalam menjalankan pemerintahan termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19,” sambungnya.

Untuk itu, Silangen meminta ke seluruh Perangkat Daerah (PD) yang dalam pemeriksaan pendahuluan masih ada koreksi-koreksi, agar dapat memperbaiki pada saat pemeriksaan terinci ini.

“Saya mintakan Kepala Perangkat Daerah terkait, secara serius membatu menyediakan data / informasi yang dibutuhkan auditor,” tandasnya.