Cara Komisi Yudisial Wujudkan Peradilan Bersih

oleh -616 views
PKY Sulut, LBH Manado, Hukum Tua Desa Koha bersama masyarakat usai mengikuti edukasi publik.

Minahasa – Penghubung Komisi Yudisial (PKY) WilayahSulawesi Utara (Sulut) menggelar edukasi publik di Desa Koha, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa pada Senin, (17/09/2018).

Edukasi publik dengan topik “Wujudkan Peradilan Bersih, Beretika dan Profesioal serta Mendorong Akses Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu” dihadiri puluhan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda serta Perangkat Desa. Narasumber yang dihadirkan yakni Welli Mataliwutan, SH MH (PKY) dan Aryati Rahman, SIP dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado.

Mercy Umboh SHMH  Koordinator PKY Wilayah Sulut dalam sambutanya mengatakan, Komisi Yusial (KY) adalah lembaga negara yang dimandatkan oleh undang-undang salah satunya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. “Kehadiran PKY di daerah dalam rangka memberikan edukasi publik kepada masyarakat terkait tugas dan wewenang penghubung di daerah,” ucap pria low profile ini.

Sementara itu Hukum Tua Desa Koha, Nelly Rory  yang membuka kegiatan dalam sambutannya mengatakan, pihaknya bangga Desa Koha dikunjungi Komisi Yudisial. Menurutnya, masyarakat dapat memahami tugas dan wewenang Komisi Yudisial. “Selama ini masyarakat  terkena masalah hukum bingung tidak tahu jika mengadukan hakim diduga melangkar Kode Etik entah ke mana. Dengan kegiatan ini  jelas memberikan harapan baru bagi pencari keadilan untuk tegaknya hukum dan keadilan,” ujarnya.

Mataliwutan mengajak masyarakat pencari keadilan agar mengindari cara-cara yang dapat merendahkan martabat hakim ketika berperkara di pengadilan. Menurut dia, peran dan parsitipasi aktif dari semua elemen dapat memberi kontribusi positif dalam upaya Komisi Yudisial wujudkan peradilan yang bersih, jujur dan profesional.

Aryati mengungkapkan, selama ini LBH Manado terus memperluas  akses bantuan hukum bagi masyarakat buta hukim dan miskin. Dia mengatakan standar miskin ekonomi bukan menjadi standar mendapatkan bantuan hukum akan tetapi bantuan diberikan bagi masyarakat yang benar- benar buta hukum.

 

Penulis : Ishak Kusrant

 

tenor

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.