Deputi BKKBN Sebut Sulut Berhasil Kendalikan Jumlah Penduduk

by


Foto: Deputi ADPIN Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Nofrijal saat memberikan arahan di Desa Lelema, Kecamatan Tumpaan, Minahasa Selatan.(Istimewah).

Tumpaan, Kabarmanado.com – Provinsi Sulut termasuk salah satu daerah di Indonesia yang berhasil dalam program pengendalian penduduk. Hal ini disampaikan Deputi ADPIN Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Nofrijal, Minggu (27/9/2020).

“Kemajuan Sulut luar biasa dalam pengendalian jumlah penduduk. Termasuk dalam kelompok kemajuan,” ujar Nofrijal saat kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulut.

Dia mengatakan, Sulut termasuk dalam kelompok kemajuan bersama dua daerah lainnya yakni Yogyakarta dan Bali. Menurutnya, angka kelahiran di tiga daerah ini jauh di bawah rata-rata nasional.

“Terjadi bonus demografi, ini prestasi untuk Sulut,” ujarnya.
Nofrijal mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan di Sulut adalah membangun “Kampung KB” di Desa Tangkunei, Kecamatan Tumpaan. Dulu disebut Kampung Keluarga Berencana, namun saat ini namanya Kampung Keluarga Berkualitas.

“Ini untuk menyiapkan remaja, semoga remaja di Minahasa Selatan bisa merencanakan kehidupannya dengan baik,” ujarnya.

Terkait kegiatan KIE Program KKBPK, dia mengatakan, itu merupakan pengetahuan dasar tentang keluarga berkualitas. Termasuk apa ciri, indikator, dan hal yang terkait.

“Tujuannya adalah masyarakat memiliki kemampuan untuk menjadi orang mandiri, sejahtera dan bahagia,” kata Nofrijal.

Dia mengatakan, selain itu tujuannya juga untuk memperkuat komitemn di tingkat masyarakat untuk bersama-sama membangun masyarakat yang berkualitas.
“Di sini ada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Peran mereka sangat penting karena menjadi perpanjangan tangan pemerintah,” ujarnya.

Kegiatan KIE Program KKBPK yang juga dihadiri Ketua Komisi IX DPR RI Felly Runtuwene, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta perwakilan warga.