DPRD Sulut Setujui Ranperda APBD Perubahan 2020

by


Manado, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020 telah disetujui melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (21/09/2020).

Persetujuan itu berdasarkan pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Sulut, yang seluruhnya menerima Ranperda Provinsi Sulut tentang perubahan APBD TA 2020 ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2020, digelar di ruangan Rapat Paripurna DPRD Sulut, dipimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan dihadiri Gubernur Olly Dondokambey.

Gubernur Olly Dondokambey yang turut hadir dalam kesempatan itu mengapresiasi DPRD Sulut atas diterimanya Ranperda tersebut, yang telah melewati proses telaah penuh semangat dan komitmen tinggi. Bahkan melakukan pembahasan dan pengkajian secara kritis, cermat, teliti, obyektif dan komprehensif terhadap usul Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sulut TA 2020.

“Saya mengucapkan terima kasih, apresiasi atas penyelenggaraan Rapat Paripurna ini, serta memberikan persetujuan terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020,” ungkap Olly.

Gubernur Olly juga mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sulut untuk bersama-sama dengan segenap komponen pembangunan di daerah yang menilai sinergitas dan jalinan koordinasi. Saling mendukung, sambil menghargai jalannya berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dan harapan untuk mempercepat dan mendorong realisasi pembangunan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik, demi Sulawesi Utara yang maju dan sejahtera.

Rapat paripurna turut dihadiri jajaran Forkopimda, Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen dan pejabat Pemprov Sulut

Diketahui, ada beberapa hal yang disepakati dalam perubahan APBD Sulut TA 2020, antara lain sebagai berikut:

1) Terdapat selisih Pendapatan dan Belanja, dimana Pendapatan Daerah mengalami kenaikan, yang disebabkan oleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertambah, serta terbawah pendapatan yang bersumber dari Dana Penyesuaian yaitu Dana Insentif Daerah (DID), dengan rincian:

1. Kenaikan target PAD sebesar Rp.3.500.000.000, –
2. Transfer dana DID tambahan periode kedua sebesar Rp12.392.857.000, –
DID tambahan periode kedua ini berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 114 / PMK 07/2020
tentang Pengelolaan DID Periode tambahan Kedua TA 2020, alokasi DID tambahan yang dimaksud dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi di daerah serta penanganan Covid-19 bidang kesehatan.

Bertambahnya PAD, diperuntukkan pada
Belanja Hibah sebesar Rp.2.850.000.000, –

– Hibah kepada Polda sebesar Rp.2.350.000.000, –
– Hibah kepada KPID sebesar Rp.250.000.000, –
– Hibah kepada KONI untuk Pordasi sebesar Rp250.000.000, –

Kemudian, Belanja langsung pada OPD,
Dinas Perkebunan sebesar Rp400.000.000, – dalam rangka menunjang kegiatan teknis Perangkat Daerah, Satpol PP sebesar Rp250.000.000, – dalam rangka menunjang kegiatan yang berkaitan dengan operasi Yustisi yang melibatkan unsur Kepolisian.

2) Selanjutnya beberapa Perangkat Daerah yang mengalami pergeseran pada Belanja Langsung, dimana hal itu untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, mencapai output maupun outcome dalam rangka mendukung visi misi Pemerintah Daerah.