Edukasi dan Dialog Perpajakan UMKM

by
Kepala Bidang P2HM, FN Rumondor saat membuka Dialog Perpajakan UMKM. (Foto: Ishak Kusrant/ kabarmanado.com)

Manado- Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) mengadakan kegiatan Edukasi dan Dialog Perpajakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang bertempat di Gedung Keuangan Negara Manado, Selasa (24/07/2018).
Kegiatan edukasi dan dialog ini menghadirkan ratusan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan binaan Dinas Koperasi dan Himpunan Bank Milik Negara. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2HM) FN Rumondor mewakili Kepala Kanwil DJP Suluttenggomalut.
Menurut Rumondor, kegiatan itu membahas secara lebih dalam mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Adapun pokok peraturan pemerintah ini yaitu, penurunan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya. Juga mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% adalah sebagai berikut, untuk wajib pajak orang pribadi yaitu selama 7 (tujuh) tahun; untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma selama 4 (empat) tahun;
untuk wajib pajak Badan berbentuk Perseroaan Terbatas selama 3 (tiga) tahun.
Rumondor mengatakan, Peraturan Pemerintah itu dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM. Terutama dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia. “Dengan pemberlakuan PP ini diharapkan beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi,” ujar dia.
Selain itu, tambah Rumondor, pelaku UMKM semakin berperan dalam menggerakkan roda ekonomi untuk memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan financial. “Yang ketiga memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajiib pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan,” terang Rumondor.
Kepala P2HM DJP Suluttenggomlut ini menambahkan, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 maka Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi. Diharapkan melalui sosialisasi itu wajib pajak sektor UMKM dapat lebih mengerti bahwa penghitungan dan pembayaran pajak menjadi semakin mudah. Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk pembangunan bangsa.

Penulis: Ishak Kusrant

Leave a Reply

Your email address will not be published.