Incar WTP,  Bupati Minahasa Yakin Pimpinan SKPD Koperatif Terhadap BPK

by

 

 

 

Foto: Bupati Minahasa Royke Roring di dampingi Sekda Jeffry Korengkeng dan Perwakilan BPK RI Wilayah Sulut.

Tondano – Bupati Minahasa Royke Oktavian Roring bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa melakukan pertemuan bersama tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)) pada jumat (08/02/19), di ruang sidang kantor Bupati Minahasa.

Pertemuan ini untuk membahas terkait pemeriksaan yang akan dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa tahun anggaran 2018.

Pada kesempatan itu, Tim Pengendali Teknis BPK, Ruspita Dewi mengatakan, bahwa objek pemeriksaan akan mencakup semua data dan dokumen yang diperlukan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Ini merupakan pemeriksaan sementara dan tim kami akan dibahas selama 35 hari, dimulai tanggal 6 Februari dan berakhir 17 Maret,” paparnya.

Dijelaskannya lagi, tujuan dilakukan rapat ini sebagai entri peta agar tidak ada salah persepsi antara BPK dengan pihak terperiksa. Penyebab dari hasil pemeriksaan inilah BPK akan mengeluarkan opini terhadap LKPD Kabupaten Minahasa tahun 2018.
“Makanya kami harap agar dokumen yang diberikan SKPD benar-benar nyata dan apa adanya, meminta kami tidak meluruskan. Karena itu saya jelaskan, hasil pemeriksaan ini akan mempengaruhi opini atas laporan keuangan.

Sementara Bupati Minahasa hadir di seluruh jajaran Pemkab Minahasa yang hadir mengingatkan seluruh jajarannya agar koperatif terhadap tim auditor BPK. Saat pertemuan harus ada di tempat saat jadwal pemeriksaan. “Saya ingatkan jangan ada pejabat yang keluar dari kompilasi ada jadwal pemeriksaan dari tim BPK,” tegasnya.

Bagi pejabat yang dimutasikan ke lembaga atau bagian lain, Bupati meminta agar tetap memberi pendampingan saat ada pemeriksaan di lembaga tempat tugasnya yang lama. “Walau sudah dimutasi bukan seharusnya bertanggung jawab di tempat yang lama diabaikan. Karena yang menjadi objek pemeriksaan ini, laporan keuangan tahun 2018, tentu saja yang lebih dari itu, semua dokumen tentang urusan lama,” ucap Bupati

Bupati juga meminta agar pimpinan SKPDenangan koperatif dan menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan. Jika ada dokumen yang kurang maka harus segera dilengkapi. “Jadi, apa pun dokumen atau data yang harus diserahkan oleh auditor, tidak ada alasan. Makanya dari jauh-jauh hari ini saya sering ingatkan semua SKPD untuk menyiapkan semua dokumen yang diperlukan saat memeriksa semua yang terjadi, periksa apakah ada yang sesuai dengan BPK dengan SKPD yang dibahas, “jelasnya.

Menurut mantan Kepala Dinas PU Provinsi itu, jika semua SKPD bekerja dengan baik dan sesuai aturan, Bupati optimis laporan keuangan Pemkab Minahasa tahun 2018 dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Semua tergantung pada hasil pemeriksaan yang diperlukan akan didasarkan pada BPK untuk dikeluarkan atau penilaian terhadap keuangan Pemkab Minahasa tahun 2018. Makanya dokumen yang diperlukan harus sesuai, agar BPK tidak salah sesuai,” pesan Bupati.

Ada pun tim BPK yang akan membahas di Kabupaten Minahasa yaitu Tangga Mulaiman Purba sebagai Penanggung Jawab, Aris Asmono Wakil Penanggung Jawab dan Ruspita Dewi selaku Pengendali Teknis. Sedangkan tim pemeriksa terdiri dari Elivira Amelia Kaligis selaku ketua tim bersama tiga anggotanya yaitu Luana Nogita Malau, Ilham dan Novarina Lumban Gaol.

Dalam pertemuan itu turut hadir Sekda Jeffry Korengkeng dan para Assisten, pimpinan SKPD, Kepala Bagian dan para Camat di 25 Kecamatan se-Kabupaten Minahasa.

Penulis: Roni Sepang

Leave a Reply

Your email address will not be published.