Ini Isi Protes Ketua MKKS SMK Bolmut Anshar Terhadap Pelantikan Pengurus PGRI Bolmut

oleh -487 views

Bolmut, Kabarmanado.com – Pelantikan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bolaangmongondow Utara (Bolmut) oleh ketua PGRI Sulawesi Utara (Sulut) menuai kontroversi.

Pelantikan tersebut dilaksanakan di Kantor Camat Kaidipang Bolmut, Kamis (14/10).

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara, Moh. Anshar Nusa, S.Pd, M.Si, menilai mekanisme pembentukan pengurus tidak sesuai AD/RT PGRI Bab V Organisasi PGRI Kabupaten/Kota Bab V Pasal 16 Ayat 3 dan 4 Tentang Status, Wilayah dan Perangkat Kelengkapan.

“Pelantikan kemarin dilaksanakan tidak melalui pemilihan, hanya penunjukkan, lalu di lantik dan tidak mengundang SMA dan SMK di Bolmut,” ujar Anshar.

Anshar menyayangkan keputusan yang diambil tidak melalui proses sebagaimana mestinya. “Seharusnya tugas karateker bentuk ranting dulu, baru lakukan konferensi. Torang kage, tiba-tiba so ada pelantikan (kami kaget, tiba-tiba ada pelantikan),” sambungnya sesal diikuti dialeg daerah.

Menindaklanjuti pembentukan pengurus PGRI Kabupaten Bolmut, maka dengan ini kami menyatakan sikap:

1.) Mendesak kepada Ketua PGRI Provinsi Sulut, untuk meninjau kembali pengangkatan/pelantikan kepengurusan PGRI Bolmut, karena mekanisme pemilihan Ketua dan Pengurus tidak sesuai AD/RT PGRI (Bab V Organisasi PGRI Kabupaten/Kota Bab V Pasal 16 Ayat 3 dan 4 Tentang Status, Wilayah dan Perangkat Kelengkapan).

2.) Mendesak kepada Karateker PGRI yang ditunjuk oleh PGRI Provinsi Sulut untuk segera melakukan konferensi PGRI ke-I sesuai ART PGRI tentang pembentukan PGRI Kab/Kota yang baru (ART PGRI Bab V) yang melibatkan seluruh Guru Paud, SD, SMP, SMA/SMK sederajat se-Kab. Bolmut.

3.) Berdasarkan AD/RT, bahwa anggota luar biasa tidak mempunyai hak untuk dipilih, sehingga kami mendesak kepada Ketua PGRI Prov. Sulut untuk membatalkan SK pelantikan Ketua PGRI Bolmut.

4.) Mendesak kepada Karateker yang ditunjuk oleh PGRI Prov. Sulut, untuk melibatkan seluruh elemen Guru, Pemerhati Pendidikan, Pensiunan Guru, Dan lain-lain di konferensi PGRI Kabupaten ke-I yang melibatkan seluruh Guru Paud, SD, SMP, SMA/SMK sederajat se-Kab. Bolmut.

5.) Mendesak kepada Karateker PGRI Bolmut yang ditunjuk oleh PGRI Provinsi Sulut, untuk membentuka ranting-ranting per-Kecamatan sebelum konferensi PGRI ke-I (sesuai ART PGRI).

6.) Jika pernyataan sikap kami ini tidak ditindaklanjuti oleh PGRI Provinsi, maka kami dari MKKS SMK tidak akan mendukung seluruh program PGRI yang terpilih, karena mekanisme pemilihannya tidak sesuai dengan AD/ART PGRI.

Terkait hal tersebut, Ketua PGRI Sulawesi Utara, Star Wowor menyatakan, berdasarkan pelaksanaan Konferensi pemilihan, bahwa sebelum ada pengurus definitif Provinsi Sulut, Konferensi pemilihan di Bolmut sudah berlangsung, dan SK Pengurus sudah terbit oleh Plt Ketua dan Sekretaris Pengurus sebelum pengurus baru yang definitif.

“Pengurus baru yang adalah saya Ketua kemarin tinggal melantik menurut SK Plt. Pertanyaan saya Mengapa komplain ini tidak dilakukan waktu konferensi dilakukan, dan nanti protes setelah ada pelantikan ? Motivasi kami setelah lihat dokumen ada berita acara pemilihan dalam konferensi dan sudah ada SK yang ditandatangani Pengurus Plt dari Jakarta sebelum saya. Saya dan pengurus sekarang hormati SK tersebut,”tegas Wowor.

Kata mantan Kadis Dikda Sulut Ini, perlu disikapi apa maksud yang mengatasnamakan MKKS SMK Bolmut, perlu dipertanyakan, apakah PGRI dibiarkan akan mati suri terus di Bolmut ? Pengurus baru di Provinsi Sulut berkomitmen PGRI Sulut sampai di Kecamatan harus berjalan sesuai AD/ART.

“Jangan dikomplain sesudah dilantik, harusnya sebelum dilantik. Karena pelantikan bukan mainan, sebab dihadiri Bupati, Wakil Bupati dan Polres. Pengurus sekarang bersikap bahwa pelantikan telah sah menurut AD/ART PGRI,”kata Wowor.

Lanjutnya, Yang mengkomplain tidak pernah sebelum ini ketemu Pengurus Provinsi yang sejak April 2021, sedangkan pemilihan dilakukan sebelum April.

“Karena luar biasa, cabang sudah ada Plt yang ditugaskan untuk hadir dalam konferensi. Seperti Provinsi, Sudah ada Plt. Kab/kota hadir dalam KLB Provinsi. Konferensi Kab/kota Yang hadir adalah Plt yang ditugaskan cabang,”ungkap Wowor.(Kifli).

tenor

No More Posts Available.

No more pages to load.