Ini Permintaan Flora Kalalo ke Gubernur Lemhanas

by
Flora Kalalo menyerahkan cindera mata kepada Gubernur Lemhanas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. (Foto: Yoseph E Ikanubun)

Manado – Fakultas Hukum (FH) Unsrat Manado kembali dikunjungi pejabat negara. Setelah sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kali ini  didatangi Gubernur Lemhanas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Kedatangan Widjojo terkait kegiatan FGD dan Diskusi Publik yang membahas wawasan kebangsaan yang digelar oleh Ikatan Alumni Lemhanas dan Alumni Taplai /ToE Provinsi Sulut.

Ketua Panitia Kegiatan FGD dan Diskusi Publik, Dr Flora Priscila Kalalo SH MH dalam sambutannya mengatakan, ada kebanggaan dan kehormatan bisa dikunjungi Gubernur Lemhanas. “Kegiatan ini diadakan di Fakultas Hukum Unsrat. Karena banyak alumni ToT yang berasal dari Unsrat yakni Fakultas Hukum dan Fisip,” ujar Flora yang juga Dekan FH Unsrat ini.

Dalam kapasitasnya sebagai Dekan FH Unsrat, Flora mengharapkan ada satu panduan, TOR, atau buku ajar dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yang berlaku secara umum di Unsrat. “Unsrat ada 11 fakultas, bisa diajarkan materi itu selama 6 bulan,” ujar Flora.

Dia menambahkan, materi ajar itu terintegrasi antara materi Lemhanas dan Kemenristekdikti. “Ini permintaan kami. Agar materi Pancasila dan Kewarganegaraan ini tepat sasaran,” ujar Flora yang juga dilantik sebagai Ketua Alumni Taplai Sulut Periode 2018 – 2023.

Gubernur Lemhanas menyambut baik permintaan Flora tersebut. “Kita perlu untuk merumuskan dan sedang dalam proses merumuskan, saya ke sini juga untuk mengadakan pengayaan terhadap resensi yang sudah kita miliki. Dan saya juga bisa belajar dari pola yang telah dirumuskan, telah diformulasikan di Unsrat sini,” ujar Widjojo kepada sejumlah wartawan.

Dia menambahkan, saat ini pihaknya sedang mencari bentuk karena tantangannya lebih banyak kultural kemasyarakatan. Yaitu bahwa perlu menghidupkan kembali sebuah bentuk pendidikan yang sepertinya di masa lalu sudah efektif. Tapi karena politik, maka  P4 dan BP7 itu sudah tidak dianggap efektif, dan perlu mencari satu bentuk baru yang memang bisa efektif dan sesuai dengan karakteristik generasi baru. “Kalau P4 dan BP7 itu kan untuk generasi waktu itu dengan sistem politik yang mungkin lebih mudah karena sifatnya yang konformatif. Sekarang kan dengan demokrasi, kita perlu mencari sebuah bentuk yang memang efektif untuk bisa kita lakukan dengan tujuan yang sama,” papar Gubernur Lembahas.

FGD dan Diskusi Publik itu dipandu alumnus Lemhanas RI, Maichel Nainggolan SH MH, dan dihadiri puluhan alumni serta mahasiswa dan dosen.

 

Penulis: Yoseph E Ikanubun

Leave a Reply

Your email address will not be published.