Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

by
Salah satu bentuk kampanye yang dilakukan Swara Parangpuan beberapa waktu lalu.

Manado – Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Komnas Perempuan mencatat kekerasan terhadap perempuan ditingkat nasional tahun 2017 berjumlah 348.446 kasus, ¼ nya adalah kasus kekerasan seksual, kurang dari 10% yang diputus di pengadilan.

Sementara Swara Parangpuan mencatat kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Utara dari pantauan media berjumlah 268 kasus, 76% nya adalah kasus kekerasan seksual.

Direktur Swara Parangpuan Sulut, Lily Djenaan mengungkapkan, dengan tingginya data kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, maka sangatlah penting ada kebijakan perlindungan bagi perempuan korban khususnya korban kekerasan seksual. Apalagi selama ini hanya menggunakan KUHP dalam penanganan kasus kekerasan seksual, dimana tidak semua kasus kekerasan seksual terakomodir. “KUHP hanya mengenal perkosaan dan pencabulan, tidak mengatur tentang hak korban,” ujar Lily.

Komnas Perempuan bersama dengan Forum Pengada Layanan (FPL) di mana Swara Parangpuan adalah salah satu anggotanya saat ini sedang mendorong lahirnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Ini sebagai upaya untuk perlindungan perempuan korban kekerasan terutama korban kekerasan seksual yang belum diakomodir dalam KUHP. “RUU ini merupakan bagian dari bentuk tanggungjawab dan pemenuhan negara terhadap warga negara untuk bebas dari ancaman dan kekerasan,” tandas Lily.

Saat ini RUU PKS masuk prolegnas tambahan tahun 2016,2017, 2018. Baleg dan Bamus DPR RI membahas RUU ini dan dilimpahkan kepada Komisi VIII DPR RI. Komisi VIII membentuk Panitia Kerja RUU dan dilakukan pembahasan tingkat 1.

Lily mengatakan, melalui momentum kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, pihaknya mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama ikut mendorong segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. “Banyak cara untuk bisa berpartisipasi dalam kampanye ini. Tahun ini Swara Parangpuan bersama jaringan lembaga pengada layanan yang ada di Manado melakukan serangkaian kegiatan,” ujar dia.

Kegiatan itu antara lain, diskusi dengan mahasiswa, ormas keagamaan, komunitas dampingan, dan para calon legislatif DPR RI dan DPD RI. Bentuk kegiatannya, talkshow radio, live streaming FB, diskusi langsung, nonton bareng film tentang kasus kekerasan seksual. “Tujuan rangkaian kegiatan ini adalah tersebarnya informasi tentang kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat,” ujar Lily sambil menambahkan, hal lainnya adalah mendorong kebijakan yang pro perempuan terutama perempuan korban kekerasan.

Swara Parangpuan juga meminta komitmen kepada para calon anggota Legislatif DPR RI dan DPD RI Dapil Sulut untuk mendukung program serta kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, termasuk percepatan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual jika mereka terpilih nanti. “Karena penghapusan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kerja bersama dan sinergi dari berbagai komponen masyarakat untuk bergerak secara serentak, baik aktivis HAM perempuan, pemerintah, legislative, media,” ujar Lily.

Mengapa Kampanye 16 Hari?
Setiap tahunnya, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.

Dipilihnya rentang waktu tersebut adalah dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Sejarah kampanye 16 Hari Anti kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism Against Gender Violence) pada awalnya merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Aktivitas ini sendiri pertamakali digagas oleh Women’s Global Leadership Institute pada tahun 1991 yang disponsori oleh Center for Women’s Global Leadership.

Penulis: Yoseph E Ikanubun

tenor