Komisi IV: Tanpa Perda dan Pergub Uang Komite SMA dan SMK di Sulut Ilegal

by

Manado – Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD Sulut dengan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulawesi Utara, di Gedung DPRD Sulut ruangan komisi IV pada Senin (15/7/2019) kemarin.

Hearing yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Sulut James Karinda didampingi Wakil Ketua Komisi IV Inggrid Sondakh dan anggota Meiva Lintang mendengar langsung keluhan dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut, dr Grace Punuh MKes dan para Kepala Sekolah SMAN dan SMKN khususnya di kota Manado terkait masalah uang komite. “Selama belum ada aturan atau payung hukum seperti Peraturan Gubernur (Pergub) atau Perda Pendidikan maka kami anggap uang komite yang dikumpul dari orang tua murid illegal,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sulut James Karinda dihadapan Kadis dan Kepsek.

Menurut Karinda, kalau mau dunia pendidikan maju dan berkembang seperti Daerah lain maka jalan keluarnya adalah harus adanya Pergub atau Perda Pendidikan dan ini akan membantu sekolah dalam mengembangkan pendidikan. “Dikda harus percepat lapor kepada Gubernur Sulut, Olly Dondolambey untuk mengeluarkan Pergub maupun Perda pendidikan,” kata Karinda.

Lanjut Karinda, Dewan tidak akan panggil Dikda lagi terkait pungutan komite kalau sudah ada payung hukum yang jelas.

Kadis Diksa Sulut didampingi Kepala Bidang Pembinaan SMK, Balai TIK, Kabid GTK, Ketua MKKS SMK, saat Hearing dengan DPRD Sulut.

Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut, dr Grace Punuh MKes menyampaikan, memang APBD Sulut tidak bisa membantu lebih dalam pengembangan pendidikan di Sulut karena keterbatasan anggaran, dan satu – satunya jalan adalah melalui sumbangan atau komite dari orang tua siswa yang mampu. “Sekolah saat ini tidak bisa mengembangkan pendidikan karena keterbatasan anggaran,” ungkap Punuh.

Punuh mengatakan, memang ada Peraturan Mendikbud terkait sumbangan orang tua siswa dan itu tidak maksimal dapat diterapkan di sekolah karena Ombudsman menilai itu belum bisa diterapkan karena dianggap pungli.

Sementara menurut SMA Negeri 7 Manado, Grace Lowing yang hadir saat itu dihadapan komisi IV DPRD Sulut menyampaikan, Item yang di dana BOS tidak dapat semua mengkaver pembiayaan kegiatan di sekolah. “Kegiatan ekstrakulikuler siswa tidak dapat semua dibiayai BOS dan itu harus memerlukan bantuan sumbangan dari orang tua siswa dan kalau sudah tidak ada komite maka dunia pendidikan tidak akan berkembang,” kata Lowing.

Hal yang sama juga diutarakan Kepala SMA Negeri 3 Manado, Herlina Katihokang. Kata dia, Uang komite akan membangkitkan sekolah terutama mutu pendidikan. “Bagaimana sekolah akan meningkatkan mutu pendidikan kalau dana pendidikan tidak ada, dan hanya mengharapkan dana BOS yang anggaranya terbatas peruntukkannya,” kata Katihokang.

Moodie Lumintang Ketua MKKS SMK Sulut yang juga Kepala SMKN 1 Manado ini menjelaskan, pihaknya masih membutuhkan dana untuk masuk dalam kategori SMK Revitalisasi.

Menurut Moodie, SMK Negeri 1 Manado masih kesulitan untuk bersaing dengan SMK revitalisasi dikarenakan keterbatasan anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah lewat dana BOS. “Kami ada 212 SMK revitalisasi, memang kalau boleh kami sampaikan, kami agak kesulitan bersaing dengan mereka di lomba keterampilan siswa.

Saya melihat yang target juara adalah SMK revitalisasi. Memang ada dua SMK revitalisasi yang ada di Sulut yakni, SMK Negeri 3 Manado dan SMK Negeri 2 Bitung namun belum bisa bersaing. Kenapa? karena anak-anak mereka itu sudah 3-4 bulan magang di industry dan dibimbing oleh para pakar dibidang SMK,” jelas Moodie.

Moodie juga mengungkapkan, salah satu penyumbang pengangguran secara nasional adalah SMK. Maka dari itu, kiranya permasalahan ini harus ada solusi. “Pertama alasanya adalah faktor usia dari pada anak didik yang kami luluskan, kedua, dengan adanya revolusi industry 4.0 maka terjadi perubahan besar besaran sehingga salah satu penyumbang pengangguran untuk SMK adalah kelompok bisnis dan manajemen,  termasuk didalamnyya adalah SMK negeri 1 Manado yang didalamnnya adalah program keahlian admnistrasi perkantoran, program keahlian akuntansi dan teknik komputer jaringan, sehingga sebenarnya tahun ini kami mulai memoratorium untuk Bismen,” paparnya lagi.

Pada Hearing tersebut dihadiri juga Kepala Bidang Pembinaan SMK, Balai TIK, Kabid GTK, Ketua MKKS SMK, Kepsek SMAN dan SMKN di Kota Manado dan para pejabat di Dikda Sulut.

Editor: Ishak Kusrant
Penulis: Zulkifli Madina

Leave a Reply

Your email address will not be published.