Mendagri Tito Karnavian Optimis Pelaksanaan Pilkada 2020 di Sulut Berjalan Aman dan Lancar

by



Mendagri Tito Karnavian didampingi Gubernur Olly Dondokambey saat memimpin Rakor Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. (Istimewa)

MANADO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian optimis pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akan berjalan aman dan lancar.

Hal itu disampaikannya usai mendengar pemaparan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak 2020 dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kamis (16/7/2020).

“Dari kesiapan anggaran saya yakin di Sulut ini sangat baik. Saya sudah keliling 10 provinsi, yah, yang paling hijau yah ini. Artinya anggaran NPHD sudah 100 persen itu sudah lima dari delapan kabupaten,” ungkap Tito.

Mendagri meyakini tiga daerah lainnya akan segera menyusul untuk secara bertahap mencairkan NPHD sebesar 100% sesuai dengan kemampuan fiskal masing-masing.

“Yang lain belum 100 persen tapi sudah mendapatkan komitmen dari kepala daerah untuk nanti secara bertahap, karena memang problema kemampuan fiskal. Diantaranya yakni menunggu DAU termasuk DAK dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Kata Tito, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang aman dari Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan akan ada tambahan anggaran dari APBN.
“Khususnya seperti penambahan TPS. Karena dari 800 pemilih di TPS telah diubah menjadi 500 pemilih saja. Itu supaya menghindari adanya kerumunan,” tukasnya.

Gubernur Olly Dondokambey mengatakan terkait kesiapan pelaksanaan Pilkada 2020, kabupaten/kota telah menandatangani NPHD.

“Tadi sudah dilaporkan oleh Bawaslu dan KPU. Semua sudah siap. Kalau provinsi tadi dilaporkan sudah hampir 45 persen ditranfer. Tapi rata-rata juga semua sudah hampir 40 persen ditranfer,” bebernya.
Adapun rakor ini turut dihadiri oleh Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayaan Syafrizal, Forkopimda Sulut, bupati/wali kota, KPU dan Bawaslu serta para pejabat di lingkup Pemprov Sulut.