Mengevaluasi 8 Tahun Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan

by
Uji Kompetensi Jurnalis yang dilaksanakan oleh AJI Manado pada September 2016 .

SEBAGAI profesi, jurnalis harus memenuhi sejumlah syarat khusus yang kemudian bisa membedakannya dari sebuah pekerjaan. Dua di antara syarat itu adalah memiliki kode etik, dan standar kompetensi.

Dewan Pers kemudian mengeluarkan peraturannya terkait syarat yang kedua ini. Lebih kurang 8 tahun sudah pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), seperti apa hasilnya?

Seorang lelaki berkacamata dengan kumis tebal yang menjadi ciri khasnya tampil ke depan. Ruangan “Menteng” di lantai 2 Hotel Aone Jakarta Pusat, Minggu 27 Agustus 2017 malam itu, disesaki puluhan jurnalis. Hasudungan Sirait, pria tadi memegang mic dan memandu jalannya acara. Tak ada ketegangan di sana, melainkan penuh canda tawa. Apalagi bang Has, sapaan akrab salah satu pendidi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia ini, menampilkan puluhan foto peserta dengan berbagai ekspresi selama kegiatan berlangsung.

Suasana kemudian berangsur formal, saat bang Has mulai membacakan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) atau Uji Kompetensi Wartawan (UKW) termasuk peserta terbaik untuk kategori wartawan muda, madya, dan utama. Mantan wartawan Bisnis Indonesia itu juga mengumumkan peserta magang penguji UKJ terbaik.

Ada 21 jurnalis yang ikut dalam UKJ di AJI Jakarta, Sabtu – Minggu, (26 – 27/08/2017). Mereka merupakan angkatan ke-38 sejak AJI Indonesia menggelar UKJ pertama kalinya di tahun 2012, atau dua tahun setelah Dewan Pers mengeluarkan Peraturan Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Sebelum UKJ angkatan ke-38 itu dilaksanakan, AJI Indonesia terlebih dulu menggelar Training of Examiner (ToE) atau pelatihan penguji kompetensi. Usai ToE, 22 peserta itu langsung ikut magang penguji di UKJ tersebut.

AJI Indonesia menjadi salah satu lembaga penguji kompetensi jurnalis setelah memenuhi syarat dari Dewan Pers. Syarat itu sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/I/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Organisasi Wartawan Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan.

Sedikitnya ada 10 kriteria organisasi wartawan itu bisa menjadi lembaga penguji kompetensi, antara lain memenuhi standar sebagai orgasisasi wartawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 7 /Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan Sebagai Peraturan Dewan Pers. Jika merujuk pada aturan ini maka dari ratusan bahkan mungkin ribuan organisasi wartawan, yang memenuhi standar hanya ada tiga yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Artinya di luar tiga organisasi ini tidak bisa melaksanakan UKJ.

ToE gelombang ke-3 diadakan di Hotel Gran Cemara Jakarta Pusat, Kamis – Jumat (24 – 25/08/2017), diikuti 22 jurnalis kompetensi wartawan utama dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka disiapkan sebagai penguji sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 2/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Penguji Kompetensi Wartawan. Saya beruntung bisa menjadi salah satu dari 22 jurnalis itu.
Peraturan Dewan Pers tersebut menetapkan enam syarat sebagai penguji kompetensi yakni berkompetensi wartawan utama, memahami kemerdekaan pers dengan semua aturan yang melingkupinya, lulus pelatihan untuk menjadi calon penguji komptensi wartawan. Selain itu magang sebagai penguji kompetensi wartawan sekurang-kurangnya tiga kali, direkrut oleh lembaga penguji kompetensi wartawan. Yang terakhir adalah tidak sedang dalam posisi pengurus partai politik atau organisasi yang punya potensi menghambat kemerdekaan pers.

Terhitung sejak UKJ AJI Indonesia gelombang pertama yang dilaksanakan di Cimanggis Depok, April 2012 hingga UKJ ke-38 di Jakarta itu, lebih dari 800 anggota AJI sudah ikut uji kompetensi. Angka ini belum separuh dari total jumlah anggota sebanyak 2000 orang. Untuk itulah AJI menggenjot ToE guna melahirkan para penguji internal yang berkualitas. Hingga ToE gelombang ke-3 ini, total sudah ada 69 penguji kompetensi jurnalis yang dimiliki AJI.

Saat ToE di Jakarta itu, Ketua Umum AJI Indonesia, Suwarjono menyebutkan, ToE merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses uji kompetensi bagi semua anggota AJI. Meski di sisi lain, AJI tetap menitikberatkan pada kualitas ketimbang berapa banyak jurnalis yang sudah ikut ujian.

Selain organisasi wartawan sebagai penyelenggara, UKJ juga bisa dilakukan oleh sejumlah pihak seperti perusahaan pers, lembaga pendidikan dan pelatihan wartawan, serta perguruan tinggi. Tentu pihak-pihak ini harus memenuhi ketentuan yang diatur oleh Dewan Pers. Dewan Pers mencatat sudah lebih dari 10 ribu wartawan mengikuti uji kompetensi dalam tujuh tahun terkahir ini.

Evaluasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan

Sekitar pertengaan tahun 2016 silam, saya dihubungi salah seorang kawan jurnalis. Dia bercerita tentang seorang pengurus partai politik yang diundang mengikuti uji kompetensi wartawan, karena ternyata yang bersangkutan adalah atlet dalam salah satu cabang olahraga. Karena syarat untuk ikut dalam salah satu iven olahraga wartawan itu adalah lulus uji kompetensi. Maka dipanggillah politisi itu ikut uji kompetensi wartawan guna mendapat tiket bertanding di kejuaraan olahraga tersebut.

Cerita lainnya adalah tentang perdebatan dua orang wartawan, yang satu belakangan diketahui belum mengikuti uji kompetensi. Sedangkan yang lainnya sudah mengikuti uji kompetensi, tapi bukan seorang wartawan karena tidak menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Perdebatan di media sosial yang mengundang perhatian publik ini cukup menggelikan, karena tentu saja menyangkut martabat jurnalis itu sebagai sebuah profesi.

Itu hanya dua dari sekian banyak contoh biasnya pelaksanaan uji kompetensi yang sudah berlangsung lebih kurang 8 tahun ini. Belum lagi pelaksanaan uji kompetensi yang cenderung “dikomersilkan” di mana peserta wajib membayar sejumlah uang, sementara pihak penyelenggara juga meminta dana ke pemerintah daerah setempat. Pola lain yang terjadi adalah komunitas wartawan di daerah-daerah menggandeng salah satu lembaga penguji, kemudian melaksanakan uji kompetensi dengan dana dari pemerintah daerah.

Terkait sejumlah persoalan di atas, sebenarnya Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan sudah secara jelas mengaturnya. Kompetensi wartawan yaitu kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu di bidang kewartawanan. Standar kompetensi wartawan adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan/keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan. Artinya ujian ini diberikan kepada mereka yang berprofesi sebagai wartawan; bukan politisi, pengamat sosial, atau profesi dan pekerjaan lainnya. Terkait hal ini sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Peserta Uji Kompetensi Wartawan. Setidaknya ada tiga syarat sebagai peserta antara lain, bekerja sebagai wartawan sekurang-kurangnya satu tahun serta menunjukan hasil karya jurnalistik dalam tiga bulan terakhir.

Sedangkan menyangkut pelaksanaan uji kompetensi yang “dikomersilkan” memang menjadi kebijakan masing-masing lembaga penguji. Meski kemudian dalam pertemuan membahas Indeks Kemerdekaan Pers di Jakarta, Oktober 2016, lembaga penguji kompetensi di daerah tidak bisa meminta langsung dana ke pemerintah setempat melainkan harus melalui Dewan Pers. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi serta profesionalisme jurnalis yang akan menjalani uji kompetensi itu.

Hingga pelaksanaan UKJ AJI ke-38 itu, seluruh anggota AJI peserta ujian tidak dipungut biaya pendaftaran, dan pihak pelaksana juga tidak menggunakan dana pemerintah. UKJ itu dilaksanakan secara mandiri, dengan dana kas organisasi, ataupun sponsor sebagaimana diatur tegas dalam peraturan organisasi. Sponsor dari lembaga atau perorangan itu harus memenuhi persyaratan antara lain, tidak terlibat pengrusakan lingkungan, bermasalah dengan tenaga kerja, serta korupsi.

Dewan Pers yang mengawasi langsung pelaksanaan UKJ oleh lembaga-lembaga ini juga telah banyak menerima laporan terkait penyimpangan dalam pelaksanaan UKJ. Bahkan dalam beberapa kasus Dewan Pers mencabut sertifikat dan kartu kompetensi wartawan. Karena memang hal itu telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan. Dalam peraturan ini disebutkan selain karena pelanggaran kode etik, sertifikat dan kartu dapat dicabut peserta uji kompetensi itu memberikan dokumen karya jurnalistik yang kemudian diketahui tidak benar atau bohong. Apalagi ternyata yang bersangkutan bukan jurnalis, karena tidak menjalankan tugas jurnalistik.

Di penghujung tahun 2017 silam, Dewan Pers kembali mengeluarkan Peraturan Nomor IV/Peraturan-DP/XII/2017 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Dengan lahirnya peraturan yang baru ini, maka ada 4 peraturan sebelumnya yang dinyatakan tidak berlaku lagi, karena substansi dalam 4 peraturan itu sudah terangkum dalam Peraturan Nomor IV/Peraturan-DP/XII/2017 tentang Standar Kompetensi Wartawan tersebut.

Empat peraturan itu adalah Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Peserta Uji Kompetensi Wartawan. Selanjutnya Peraturan Dewan Pers Nomor 2/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Penguji Kompetensi Wartawan, dan Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan.

Selain peraturan yang baru itu, pada Nopember 2018, Dewan Pers mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4/DP/SE/XI/2018 tentang Revisi dan Penambahan Materi Uji Kompetensi Wartawan: Standar Kompetensi Wartawan. Bagaimana detailnya substansi perubahan dalam peraturan serta surat edaran yang baru ini, akan dibahas dalam tulisan selanjutnya.

Salah satu poin yang tetap ada dalam peraturan ini adalah usulan pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dilakukan atas masukan dari masyarakat, usulan atau rekomendasi dari perusahaan pers, organisasi wartawan, atau atas temuan Dewan Pers.

Peran masyarakat ini yang diharapkan bisa bersama organisasi profesi wartawan untuk terus mengawal pelaksanaan serta hasil uji kompetensi itu. Sehingga uji kompetensi ini tidak hanya sekadar legalitas formal belaka, melainkan sebagai sebuah tanggungjawab sekaligus salah satu kualifikasi jurnalis sebagai sebuah profesi. (***)

Oleh: Yoseph E Ikanubun
– Ketua AJI Manado 2012 – 2015 dan 2015 – 2018
– Majelis Etik AJI Manado Periode 2018 – 2021
– Peserta UKJ AJI Indonesia Angkatan Pertama di Depok tahun 2012
– Penguji Kompetensi Jurnalis AJI Indonesia

tenor

46 thoughts on “Mengevaluasi 8 Tahun Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan

  1. Hi! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
    Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
    My site addresses a lot of the same topics as yours and I believe we could
    greatly benefit from each other. If you
    are interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you!
    Superb blog by the way!

Leave a Reply

Your email address will not be published.