Pemkab Minahasa Serahkan LKPD 2018 ke BPK RI Sulut

by

Manado — Pemerintah Kabupaten  Minahasa mengikuti kegiatan Laporan Keuangan Unaudited yang diikuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, kota tahun anggaran  2018 se-Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, pada Jumat (29/03/2019) di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)

Dalam acara tersebut, Bupati Minahasa, Ir. Royke Octavian Roring, MSi dan Wakil Bupati, Robby Dondokambey, SSi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara.

Dalam acara tersebut Bupati Minahasa melakukan penandatanganan serah terima laporan serta menyerahkan secara langsung LKPD Tahun 2018 kepada Kepala Perwakilan BPK Sulut, Drs. Tangga Mulaiman Purba, MM.

Acara dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, Bupati Minahasa Ir. Royke Octavian Roring MSi, Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi, Sekretaris Daerah Jeffry R. Korengkeng SH MSi, Inspektur Frits Muntu S.Sos, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Dra Riany Suwarno, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Sulawesi Utara Drs. Tangga Muliaman Purba, MM, beserta segenap jajaran, Para Pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Gubernur Dondokambey mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Utara, beserta jajaran, yang telah melaksanakan acara ini.

“Kiranya LKPD yang nantinya akan disampaikan, dapat memperoleh rekomendasi atau masukan-masukan, sehingga akan memberi arti dan warna terhadap manajemen pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk kedepannya semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” tutur Dodokambey

Ditambahkannya lagi, disadari bahwa sejak kehadiran perwakilan BPK RI di daerah ini, telah banyak terobosan cerdas dan progresif yang dilakukan, dan memberikan asistensi bagi manajemen pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik, lebih bermakna dan lebih berwawasan hukum.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat menyadari bahwa kondisi sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah masih terbatas, dimana hal ini yang sering menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, “ujar Dodokambey.

Menurut Gubernur, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, selain mengemban tugas sebagai eksternal control bagi Pemerintah Daerah, juga senantiasa diharapkan menjadi Lembaga Konsultasi dalam mengefektifkan manajemen pengelolaan Keuangan daerah,

“Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Utara, maka telah menjadi tekad dan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk tidak pernah berhenti melakukan perubahan dan perbaikan terhadap dimensi-dimensi manajemen keuangan daerah,” ungkapnya.

Dia mengharapkan, dengan  kegiatan akan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai salah satu indikator keberhasilan proses pembangunan yang dijalankan, berharap LKPD yang akan disampaikan akan memperoleh rekomendasi untuk nantinya ditindaklanjuti, demi kemajuan bersama.

“Saya mengharapkan kepada segenap komponen pembangunan bangsa di daerah ini, untuk senantiasa menjaga sinergitas sebagaimana telah terbangun sejauh ini. Dan tetap saling bersinergi, saling mendukung, bekerja bersama dengan pemerintah provinsi Sulut demi optimalnya sasaran setiap program dan kegiatan yang kesemuanya diarahkan untuk mewujudkan Sulut yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya, Pungkas Dondokambey.

Penulis: Roni Sepang

Leave a Reply

Your email address will not be published.