Pergub No 8 Tahun 2020 , Tidak Boleh Penutupan Jalan Di Sulut Dan Hanya Bisa Pembatasan

by

Manado – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran corona virus disease 2019 (OPP Covid-19) di Sulut,

Pergub terdiri dari 8 bab dijabarkan dalam 30 pasal ini didasari Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat covid-19.

“Kondisi ini wajib dilakukan upaya penanggulangan, sehingga penetapan Peraturan Gubernur untum Optimalisasi Pencegahan penyebaran covid-19 di  Provinsi Sulawesi Utara,” kata Gubernur.
Sejumlah hal penting telah diatur terkait  membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan barang.

Pergub juga menegaskan kembali soal work from home bagi pekerja,  dan bagi siswa diberlakukan study from home. Termasuk penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah, dipindahkan ke rumah masing-masing.

Namun untuk tugas tertentu tetap bisa bekerja seperti biasa dengan memperlakukan protokol covid-19

Pembatasan juga wajib untuk pengguna kendaraan, kegiatan diperbolehkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar,  maupun kegiatan lain yang diperbolehkan.

Bahkan diatur physical distancing dalam berkendara dengan jarak 1 meter.

Selain itu, diwajibkan penggunaan masker dan melakukan disinfektan untuk kendaraan usai digunakan.
Meskipun dilakukan pembatasan pergerakan, namun bukan berarti pemerintah tinggal diam. Gubernur menyampaikan,  pemerintah memahami aturan tersebut berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berlakunya Pergub ini maka pemerintah akan berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak seperti yang diatur pada pasal 23 dan 24 dalam Pergub Nomor 8 Tahun 2020.

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan OPP Covid-19.

Bantuan dalam bentuk bahan pokok atau bantuan dana tunai.

Pemerintah juga memberi insentif kepada pelaku usaha, semisal pengurangan pajak dan retribusi daerah, pengurangan denda bagi pelaku usaha hingga pemberian subsidi.

Dengan adanya Pergub ini, maka apa yang dilakukan Pemkot Bitung dengan menutup sejumlah jalan masuk ke Kotanya ditiadakan dengan membuka jalan tersebut karena bertentangan dengan Pergub yang ada saat ini.

Dan ini surat edaran Walikota Bitung nomor 551/144/wk tertanggal 17 April 2020 tentang penangguhan pembatasan jam operasional kendaraan