PPDB 2020 Tetap Sistem Zonasi, Kuota Jalur Prestasi Ditambah 

by

Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan tetap menjalankan kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun 2020.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam website resmi kemendikbud yakni mendukung penuhnya untuk perlindungan zonasi, demikian pula ia meminta tidak semua daerah siap menjalankan kebijakan zonasi.

Karena itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan kompromi dari zonasi dengan menambah kuota jalur pencapaian menjadi 30 persen (sebelumnya 15 persen), dan mengurangi kuota jalur zonasi menjadi minimal 70 persen (sebelumnya minimal 80 persen).

“Jadi bagi orang tua yang sangat bersemangat untuk mendapatkan angka (nilai) yang baik, prestasi yang baik, ini menjadi peluang mereka untuk mendapatkan sekolah yang diinginkan,” ujar Mendikbud Nadiem Makarim dalam Rapat Koordinasi Mendikbud dengan Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Jakarta, waktu lalu.

Namun ia menyetujui, kuota zonasi sebesar 70 persen itu tetap harus mengikuti tiga kriteria, yaitu minimum jalur zonasi 50 persen, jalur afirmasi (pemegang Kartu Indonesia Pintar) 15 persen, dan jalur menghubungkan 5 persen. Kemudian sisa kuota 30 persen untuk jalur prestasi.

“Ini adalah kompromi di antara aspirasi kita untuk mencapai pemerataan, tetapi juga aspirasi orang tua yang ingin anak berprestasi bisa mendapatkan pilihan di sekolah yang diinginkan,” tutur Mendikbud.

Ia mengatakan, Kemendikbud ingin membuat kebijakan yang dapat melakukan esensi semangat zonasi, yaitu memeriksa siswa untuk bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dengan memperbaiki kondisi di daerah.

Namun Mendikbud menyetujui, zonasi bukan satu-satunya solusi dalam mencapai pemerataan pendidikan. Ada satu lagi kebijakan yang memiliki lebih besar, yaitu pemerataan dan kualitas guru. Karena itu ia mengharapkan bantuan dari para kepala dinas pendidikan sebagai perwakilan pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi, lebih dari jumlah atau jumlah guru.

“Kalau ada sekolah-sekolah yang lebih banyak guru di sekolah itu, agar dilakukan distribusi yang lebih adil bagi siswa yang sekolahnya kekurangan guru. Kemendikbud tidak bisa melakukan ini tanpa bantuan kepala-kepala dinas pendidikan. Mohon dukungan bapak / ibu agar ini menjadi prioritas nomor satu. Sekolah-sekolah yang kekurangan guru mohon dilakukan distribusi yang baik untuk siswa kita, ”katanya.