Segera Sahkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual

oleh -566 views
Fine memandu diskusi yang membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Manado – Dipandu moderator Fine Wolajan dari Bidang Perempuan, Anak, dan Kaum Marginal AJI Manado, tiga perempuan yakni Nurhasanah (Swara Parangpuan Sulut), Aryati Rahman (LBH Manado) dan Yinthze Gunde (Ketua AJI Manado) berbicara dalam diskusi yang digelar di Sekretariat AJI Manado, Jumat (30/11/2018).
Dalam diskusi itu dibahas tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Nurhasanah mengungkapkan, kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Komnas Perempuan mencatat kekerasan terhadap perempuan di tingkat nasional tahun 2017 berjumlah 348.446 kasus, seperempatnya adalah kasus kekerasan seksual, kurang dari 10 persen yang diputus di pengadilan. “Kami mendesak secepatnya RUU PKS ini dibahas. Sebab tingginya data kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, maka sangatlah penting ada kebijakan perlindungan bagi perempuan korban khususnya korban kekerasan seksual,” ujar Nurhasanah.

Dia menambahkan, selama ini hanya menggunakan KUHP dalam penanganan kasus kekerasan seksual, di mana tidak semua kasus kekerasan seksual terakomodir. “KUHP hanya mengenal perkosaan dan pencabulan, tidak mengatur tentang hak korban,” katanya.

Dalam sesi diskusi, Presidium Komunitas Bela Indonesia (KBI) Sulut, Mardiansyah Usman mengatakan, menyimak pemaparan dari Swara Parangpuan memang sudah mendesak untuk disahkan RUU PKS tersebut.

Namun demikian, menurut dia, draft RUU PKS itu memang perlu disebarkan dan menjadi kajian-kajian bersama berbagai elemen masyarakat. “Sehingga memang kita bisa memahami poin-poin apa yang penting dalam RUU itu, dan karenanya perlu didorong untuk segera disahkan,” ujar Adenk, sapaan akrab Plt Ketua Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) Sulut ini.

Sri Rahmila dari Puanacitya juga menyampaikan hal yang sama. “Poin-poin penting dalam RUU PKS ini perlu dipahami lebih dalam oleh publik. Sehingga kemudian ada gerakan bersama yang lebih besar untuk mendorongnya menjadi UU,” ujar Mila, yang juga aktivis feminis ini.

Puluhan peserta yang hadir dalam rangkaian kegiatan nonton bareng dan diskusi ini berasal dari berbagai lembaga dan organisasi mahasiswa dan kemasyarakatan. Antara lain Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia (Peruati), LBH Manado, Swara Parangpuan Sulut, AJI Manado, Gerakan Cinta Damai Sulut, Swara Manguni Sulut, YDRI.

Selain itu ada dari Komunitas Bela Indonesia (KBI) Sulut, Sekolah Jurnalistik Lingkungan, Sekolah Pluralisme, aktivis pers mahasiswa, Tunas Hijau, Penghubung Komisi Yudisial dan Puacitya.

Penulis: Yoseph E Ikanubun

tenor

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.