Senator SBANL Bicara tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

by
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ir Stefanus BAN Liow (kanan), saat menjalankan agenda kerja di Kepulauan Riau.

Manado – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ir Stefanus BAN Liow mengatakan, urgensi perubahan UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia karena disadari bahwa Indonesia saat ini sedang menuju negara berstruktur lansia (ageing population) sebagaimana dirangkum oleh Badan Pusat Statistik.

Dia mengungkapkan, data BPS tahun 2015 menyatakan jumlah populasi lansia di Indonesia mencapai 25,48 juta jiwa ( 8,03 % ). Tahun 2018 diproyeksikan mencapai 24,75 juta jiwa atau 9,33 %. Data PBB memperkirakan pada tahun 2050 Indonesia akan masuk menjadi 10 besar negara dengan jumlah lansia terbesar .

Lebih lanjut, Senator SBANL sapaan akrab Liow yang duduk di Komite III DPD RI mengatakan hal ini harus disikapi dengan berbagai kebijakan yang berkelanjutan. “Negara harus benar-benar siap menghadapi lonjakan jumlah warga lanjut usia,” ujar dia.

Realitanya, lanjut Senator SBANL, tidak semua lansia memiliki kemampuan secara produktif untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan tertentu. Tingkat produktivitas yang menurun ini berakibat timbulnya pandangan miring yang menganalogikan kolompok usia tua ini sebagai sisa-sisa warga negara yang tidak menjadi prioritas dalam kebijakan. “Kaum lanjut usia identik dengan keadaan rentan, terbelakang dan tanpa jaminan kesejahteraan yang memadai,” papar Senator SBANL.

Sehubungan dengan itu, kata Senator SBANL yang  mencalonkan kembali sebagai Anggota DPD RI Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara ini,  sudah selayaknya negara mempersiapkan peningkatan perlindungan terhadap kaum lansia seperti warga negara lainnya yang seharusnya memiliki tingkat kesejahteraan, kemandirian dan martabat yang tinggi. “Oleh karena itu mengkaji kembali Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sudah tidak relevan karena memfokuskan pada kesejahteraan lansia semata. Implementasi dan sosialisasi kebijakan juga masih jauh dari optimal,” papar dia.

Dia menambahkan, perlu ditindaklanjuti untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 dengan memperluas ruang lingkup demi kebutuhan lansia di masa depan.

Senator SBANL yang terus konsisten memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, daerah, bangsa dan negara mengemukakan beberapa perubahan yang selayaknya dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek.

Mantan Ketua Komisi Pria/Kaum Bapa Sinode GMIM Periode 2014-2019 menyampaikan aspek-aspek tersebut seperti pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan konstitusi UUD 1945 Pasal 28A. Yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

 

Penulis: Yoseph E Ikanubun

Leave a Reply

Your email address will not be published.