Siapa Saja yang Mendapat Perlindungan dari LPSK?

by
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dr Abdul Haris Semendawai SH LLM hadir sebagai pembicara dalam Seminator Nasional di Fakultas Hukum (FH) Unsrat Manado. (Foto: Yoseph E Ikanubun)

Manado – Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dr Abdul Haris Semendawai SH LLM hadir sebagai pembicara dalam Seminar Nasional di Fakultas Hukum (FH) Unsrat Manado, Selasa (14/08/2018). Abdul mengungkap panjang lebar terkait keberadaan lembaga yang dipimpinnya termasuk pihak mana saja yang bisa mendapat perlindungan.

“Terkait perlindungan saksi dan korban, telah diakomodir dalam hukum di Indonesia yaitu UU Nomor 13 tahun 2006 yang lahir juga karena semangat reformasi,” papar Abdul.

Dia memaparkan, karena UU itu lahir pasca reformasi maka masih banyak yang belum mengetahui. “Lewat seminar seperti ini dimaksudkan agar public tahu hak apa yang dilindungi,”ujar Abdul.

Dia mencontohkan, di Manado banyak terjadi kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, kekerasan terhadap perempuan dan anak, korupsi, serta narkotika. “Kejahatan itu menjadi bagian dari kerja LPSK,”tandas dia.

UU Perlindungan Saksi dan Korban, lanjut dia, lahirnya didorong oleh masyarakat sipil, akademisi juga dari pemeirntah dan DPR. “Kenapa ada UU ini? Karena rentannya posisi saksi dan korban. Yang banyak mengalami kekerasan, luka-luka, cedera dan lainnya. Juga dituntut balik secara hukum,” jelas Abdul.

Dia mengatakan, dalam KUHAP belum terakomodir saksi dan korban, karena banyak mengatur tersangka, terdakwa dan terpidana. “Saksi sangat minim pengakuan haknya dalam KUHAP,”ujar dia sambil menammbahkan, KUHAP Nomor 8 lahir tahun 1981, sementara deklarasi PBB terkait perlindungan saksi dan korban dicetuskan di tahun 1985.

Lahirnya UU Nomor 13 tahun 2009, lanjut dia, sebenarnya mau membagi beban dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yang lain. “Kalau urusan perlindungan saksi dan korban dibebankan ke penyidik, sementara focus penyisik dan mencari alat bukti. Ini tentu akan menimbulkan dobel beban,” papar dia.

Lantas pihak mana saja yang bisa mendapat perlindungan saksi?  “Yang dilindungi tidak hanya saksi dan korban saja. Kita juga melindungi saksi pelaku atau justice collaborator. Yaitu seroang yang terlibat tindak pidana, tapi mau bekerjasama dengan APH. Ini konsep baru yang diadopsi di Indonesia mengacu pada praktek hukum di Amerika dan Eropa,” ujar dia. .

Selain itu, lanjut Abdul, yang dilindungi juga adalah saksi pelapor, dan ahli. “Sedangkan untukpengacara atau advokad, tidak dilindungi. Kecuali ia dalam kapasitas sebagai saksi,” jelas Abdul.

Seminar nasional yang dipandu moderator Lendy Siar SH MH ini diawali dengan sambutan dari Dekan FH Unsrat Manado, Dr Flora Priscila Kalalo SH MH. “Selain dalam rangkaian dies natalis ke 60 FH Unsrat, ini juga penting member pemahaman terkait perlindungan kepada saksi dan korban,” papar Flora.

Kegiatan yang dilaksanakan di aula FH Unsrat Manado ini dipadati ratusan mahasiswa dan dosen serta undangan lainnya.

Penulis: Yoseph E Ikanubun

Leave a Reply

Your email address will not be published.