Surat Terbuka Buat Bapak Gubernur Sulawesi Utara

by

Perihal : Penolakan Pendirian Tower  (SST) Milik PT. Triview Geospatial Mandiri

Kepada Yth, Gubernur Sulawesi Utara Bapak Olly Dondokambey, SE

Dengan hormat, saya sebagai warga Masyarakat beserta 18 Keluarga yg berdomisili di seputaran Tower Antena SST Milik PT Triview Geospatial Mandiri yang terletak di Desa Kalasey Satu, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa Menolak pendirian Tower tersebut di kompleks pemukiman kami. Karena Tower tersebut sangat mengganggu dan telah dibangun tanpa ada sosialisasi kepada masyarakat dan tanpa persetujuan masyarakat di sekitar bahkan tidak adanya IMB.

Kami sudah mencegah proses pembangunan tersebut sejak bulan Mei 2016 bahkan sudah beberapa kali menghentikan para pekerja pembangunan Tower serta sudah melaporkan masalah ini ke berbagai instasi pemerintah sbb;

 

  1. Kepala Desa/Hukum Tua Desa Kalasey satu, tembusan Camat Kecamatan Mandolang pada 16 Mei 2016
  2. Polresta Manado, 13 Juni 2016 sudah dibuat BA Pelaporan oleh unit reskrim.
  3. BLH Propinsi, 15 Juni 2016 sudah ada rekomendasi bersama.
  4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan telekomunikasi Prov. Sulut perhubungan dan informasi Sulut, 15 Juni 2016 sudah ada rekomendasi.
  5. BLH Kab. Minahasa 15 Juni 2016
  6. Haering dengan Komisi I DPRD Propinsi Sulawesi Utara tgl 14 Maret 2017 di ruang rapat I DPRD Propinsi yang dihadiri oleh Bpk Hukum Tua Desa Kalasey 1, Camat Mandolang, Kepala BLH Kab.Minahasa, Kepala BLH Propinsi, Kepala Dinas PK dan Telekomunikasi Prop. Sulut dan pihak pihat terkait. Dengan hasil telah dikeluarkannya surat rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa tertanggal 20 Maret 2017 supaya dapat menghentikan Pembangunan Tower tersebut.
  1. Terakhir kami telah melaporkan ke  Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara pada tanggal 27 April 2017 yang sudah ditindaklanjuti ke Bapak Bupati Kabupaten Minahasa Cq Kabag Keuangan Kabupaten Minahasa.

Kami masyarakat sangat kecewa dan sayangkan karena seluruh upaya hukum yang sudah kami jalani tidak ada hasilnya karena kami merasa bahwa di negara ini tidak adalagi peraturan perundangan yg menjadi pegangan masyarakat lagi karena sampai saat ini (pada hari sabtu tanggal 8 dan tanggal 15 September 2018 oleh PT. MITRA KARSA UTAMA) proses pembangunan dan pemasangan antena sudah mulai dikerjakan lagi. Tanpa ada surat pemberitahuan bagi kami dan tidak ada jaminan bagi kami masyarakat sesuai hasil rekomendasi BLH dan DPRD Propinsi dari Pihak perusahan.

Bahkan terindikasi kuat telah terjadi penyogokan uang kepada oknum pejabat Pemkab Minahasa atau adanya sebuah gratifikasi untuk memuluskan pekerjaan pembangunan tower oleh salah satu Perwakilan dari PT Triview Geospatial Mandiri. Padahal yang kami ketahui pembangunan tower tersebut Ilegal atau liar karena tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan tidak ada HO serta tidak ada IMB. Bahkan status tanah yg menjadi lokasi pendirian tower tersebut patut untuk dipertanyakan karena kepala keluarga pemilik tanah tersebut adalah orang asing yang berwaga negara Itali.

Kami memohon bantuan dari Bapak Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan di Propinsi Sulawesi Utara untuk menegakan aturan pemerintah dan segera membongkar tower yang ilegal tersebut serta melakukan proses Hukum terhadap  piak terkait yang diduga telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

 

Sekian dan terima kasih.

Hormat saya,

 

Ruben F Kalalo

Perwakilan Masyarakat

tenor

Leave a Reply

Your email address will not be published.