Swapar Sulut Desak DPR RI Segera Sahkan RUU P-KS

by
Swapar Sulut bersama sejumlah lembaga dan calon anggota legislative (Caleg) dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menggelar diskusi untuk menampung aspirasi masyarakat.

Manado – Sejak tahun 2015 silam Swara Parangpuan (Swapar) Sulut yang tergabung dalam Forum Pengada Layanan bersama dengan Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengadvokasi Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS).

Dalam pembahasan itu mereka mendesak pihak DPR RI untuk segera menygesahkan RUU Penghapuaan Kekerasan Seksual.

Direktur Swapar Sulut Lily Djenaan menegaskan, saat ini RUU P-KS telah memasuki tahapan penting di mana tahun 2018 Panja RUU P-KS DPR RI telah memulai pembahasan dengan melakukan beragam kegiatan. Di antaranya rapat Panja, meminta DIM Pemerintah, melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para ahli, pemerintah, lembaga pengada layanan /FPL dan masyarakat sipil lainnya, melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah, serta studi banding ke Kanada dan Perancis.

Tujuannya agar RUU P-KS ini bisa segera disahkan sebagaimana janji DPR RI.  Harapannya RUU ini bisa selesai dibahas dan diundangkan pada saat masa akhir jabatan Legislatif nanti, 2019. “Untuk itu dirasakan perlu menggalang semua pihak untuk melakukan desakan kepada DRP-RI agar dapat merampungkan RUU ini menjadi Undang-undang,” terang Djenaan, Jumat (31/8/2018).

Menurut aktifis perempuan Sulut ini, perlunya mendesak RUU P-KS menjadi Undang-Undang karena saat ini Indonesia darurat kekerasan seksual, baik dari jumlah pelaporan, penanganan, pemulihan korban, maupun pemidanaan kepada pelaku. Sementara Undang-undang yang ada belum cukup cukup kuat memberikan perlindungan korban. “Baik dalam struktur hukum dan kultur masyarakat kita memandang  kekerasan Seksual  sebagai kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan moralitas korban. Oleh sebab itu perlunya Undang-undang yang spesifik mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual,” ucap Dia.

Dari catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2017 ada 348.446 perempuan korban kekerasan. Forum Pengada Layanan, yakni sebuah forum nasional yang beranggotakan 115 Lembaga Pengada Layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang  tersebar 32 propinsi di Indonesia yang berdiri sejak 2010,

melakukan pendampingan terhadap 1.340 perempuan korban kekerasan, 508 kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan 702 kasus. Selain itu kekerasan dalam pacaran 37 Kasus, kekerasan pada buruh migrant 46 kasus dan tidak di ketahui 38 kasus.

Sedangkan Data Swara Parangpuan Sulut tahun 2017 – 2018 ada 110 kasus kekerasasan terhadap Perempuan, 45% kekerasan seksual, Kekerasan Fisik 22%, Kekerasan Psikis 23% dan penelantara keluarga 14%.

Selain itu, Swapar Sulut bersama sejumlah lembaga dan calon anggota legislative (Caleg) dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menggelar diskusi untuk menampung aspirasi masyarakat agar pihak DPR RI segera mengesahkan RUU Penghapuaan Kekerasan Seksual menjadi UU.

 

Penulis : Ishak Kusrant

Leave a Reply

Your email address will not be published.