Warga Kampung Bobo Manado Bakal Kembali Ajukan Gugatan

by
LBH Manado menerima kedatangan warga Kampung Bobo yang mengadukan nasib mereka akibat tergusur.(Foto: Yoseph E Ikanubun)

Manado – Puluhan warga asal Kampung Bobo Manado, Senin (23/07/2018) siang, mendatangi Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado. Kedatangan warga ini untuk mengadukan persoalan penggusuran rumah mereka yang sudah terjadi sejak tahun 2004 silam.
Kedatangan puluhan warga ini diterima Pjs Direktur LBH Manado, Era Purnamasari SH MH didampingi Kepala Operasional LB Manado, Jeckson Wenang, dan Kepala Bidang Litigasi, Frank Kahiking serta salah satu advokad, Hendra Baramuli SH MH, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur LBH Manado.
Dalam keterangannya, Wenas dan Kahiking mengungkapkan, 337 Kepala Keluarga atau sebanyak 208 rumah korban penggusuran di Kampung Bobo, sampai saat ini terus menunggu keadilan. Sebagian korban 99 KK atau 90 rumah, akhirnya siap mendaftarkan gugatan hukumnya ke Pengadilan. “Setelah berjuang bertahun-tahun pasca penggusuran jilid I Tahun 2004 dan jild II Tahun 2015, akhirnya dengan susah payah warga kampung bobo berusaha mengumpulkan uang lewat penghasilan pas-pasan yakni berjualan di pasar, memulung dan nelayan. Mahalnya biaya gugatan di Pengadilan Negeri Manado membuat mereka terpaksa harus menunggu dan bersabar hingga cukup uang untuk bisa mengakses pengadilan. Lebih dari 10 juta, uang pendaftaran gugatan yang harus mereka kumpulkan,” ungkap Wenas dan Kahiking.
Kasus ini didampingi LBH Manado sejak tahun 2015, lebih dari 100 keluarga mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Manado.”Namun hasilnya gugatan tidak diterima dengan alasan tidak ada dasar hukum penggunaan gugatan class action dalam kasus penggusuran,” tandas keduanya.
Tahun 2016 LBH Manado mewakili masyarakat ini masuk sebagai intervensi dalam gugatan sebagian korban lainnya, namun intervensi tidak diterima dengan alasan sudah melewati proses pembuktian tanpa mempertimbangkan substansi guatan. “Karena itu pula warga hendak mengajukan gugatan baru, namun kemiskinan membuat mereka harus bertahan hidup menumpang di rumah-rumah warga, sebagian kos di rumah-rumah sederhana sambil bergotong royong menungumpulkan biaya gugatan,” ujar keduanya sambil menambahkan, sampai saat ini tidak ada bantuan dari pemerintah daerah, sekedar turun ke lapangan mendengar penderitaan masyarakat pun tidak ada.

Penulis: Yoseph E Ikanubun

Leave a Reply

Your email address will not be published.