Warga Klabat Keluhkan Jalan Perbatasan Minut – Bitung Di Karondoran Ditutup

by

Minut – Dalam rangka mencegah penyebaran Covid19 atau Virus Corona, Pemerintah Kota Bitung melakukan penutupan pembatasan sejumlah akses masuk keluar Kota Bitung dan hanya membuka satu akses masuk yakni jalan Raya Manado Bitung Batas Kota Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari dan menutup jalan Tanjung Merah – Kema, jalan Karondoran – Klabat serta jalan Pinasungkulan – Likupang.

Penutupan pembatasan yang dilakukan sejak Jumat (03/04/2020) lalu yang dijaga ketat Pihak Kepolisian dan TNI, membuat sebagian warga masyarakat Desa Klabat yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Karondoran Kota Bitung mengeluh.

Pasalnya, Masyarakat Klabat yang memiliki perkebunan di Kelurahan Karondoran Kota Bitung tidak bisa masuk keperkebunan mereka karena selain penutupan jalan raya juga dilakukan penutupan jalan masuk keperkebunan warga dan juga beberapa warga klabat yang tinggal di Kota Bitung yang ingin mengambil hasil kebun di Desa Klabat sudah tidak bisa masuk kep perkebunan mereka.

Salah satu tokoh masyarakat Desa Klabat, Sartono Syahrain mengungkapkan, warga masyarakat Desa Klabat selain tidak bisa masuk ke Kota Bitung untuk pergi ke Pasar Berbelanja, juga mereka tidak bisa masuk ke perkebunan mereka yang berada di Kelurahan Karondoran dan ada juga orang Klabat yang tinggal di Bitung mau ke kebun di Desa Klabat tidak bisa masuk ke kebun mereka.

” Memang untuk mencegah masuknya Covid-19 ke Kota Bitung sangatlah baik, tetapi seharusnya ada pengecualian bagi masyarakat yang mau berbelanja kebutuhan pokok karena setiap hari masyarakat Klabat berbelanja di Kota Bitung yang lebih dekat karena untuk ke Kota Kabupaten Minut sangatlah jauh dan juga banyak warga Klabat perkebunannya ada di Kelurahan Karondoran,” ungkap Sartono.

Kata dia, Masyarakat Klabat 90 persen yang profesinya adalah sebagai petani dimana hasil itu bisa menyambung perekonomian keluarga mereka dan kalau ditutup akses jalan masuk ke perkebunan mereka akanlah berdampak tidak baik bagi keberlangsungan perekonomian keluarga nanti.

” Seharusnya jalan masuk ke perkebunan tidaklah ditutup dan jalan masuk ke Kota Bitung lewat Keurahan Karondoran juga diprioritaskan bagi warga masyarakat yang akan berbelanja kebutuhan pokok untuk menyambung hidup dan juga keperluan penting lainnya,” harapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah daerah (pemda) tidak boleh mengambil kebijakan “lockdown” karena kebijakan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat.

“Perlu saya tegaskan, yang pertama, bahwa kebijakan ‘lockdown’, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam jumpa pers yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, waktu lalu.

Menurut Presiden Jokowi, semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam.

Hal itu, kata dia, tidak lain agar seluruhnya efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan.

”Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Sampai saat ini, tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan ’lockdown’,” katanya.

Kepala Negara mengatakan terus mengikuti perkembangan situasi terkait COVID-19 ini dari waktu ke waktu, dan memberikan perintah yang terukur, agar semua pihak bisa menghambat penyebaran COVID-19. Tanpa harus memperburuk dampak ekonomi yang bisa mempersulit kehidupan masyarakat.

”Sekarang ini, yang paling penting, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran COVID-19,” katanya.

Menurut dia, kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus digencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19.

“Hal itu dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat baik itu urusan kebutuhan pokok, layanan kesehatan maupun layanan-layanan publik lainnya,” kata Presiden Jokowi.