Zona Integritas Kejari Minahasa, Menuju Wilayah Bebas Korupsi

by
Bupati Minahasa Royke O Roring tanda tangan Zona Integritas Bebas Korupsi.

Tondano – Pencanangan dan pembangunan zona Integritas Kejaksaan Negeri  Minahasa menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pada Senin (04/03/19) siang kantor Kejaksaan Negeri Minahasa.

Acara yang dihadiri  oleh Bupati Minahasa Ir Royke O  Roring MSi. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa James Rawung SH, Kajari Minahasa Rakhmat Budiman SH MKn, Dandim 1302 Minahasa Letkol (INF) Slamet Raharjo S. Sos MSi, Kapolres Minahasa AKBP Denny Situmorang SIK, Ketua Pengadilan Negeri Tondano ST Iko Sudjatmiko SH,  Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tomohon Tjahja Rediantana SH MH. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry Koengkeng,SH MSi dan Asisten Pemerintaha Dan Kesra DR.Denny Mangala MSi serta Pimpinan Bank Pembangunan Daerah SulutGo Cabang Tondano Erwin Kuhon Pimpinan PT. BRI Cabang Tondano Muhamad Taswin.T. Manager PT. PLN Pembangkit Dan Penyaluran Sulawesi Albert Tujuwale.

Sambutan Kejari Minahasa Rakhmat Budiman SH MKn, Komitmen dan keinginan yang kuat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan memeberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang santun. Lebih lanjut  Budiman, bahwa jajaran Kejari Minahasa tidak dapat bergerak sendiri dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya di kabupaten minahasa. Namun harus terkait baik jajaran kepolisian, pengadilan dan pemerintah daerah agar mampu tercipta Whole Of Goverment yang memberikan manfaat bagi masyarakat kabupaten Minahasa. Ditambahkannya, seluruh jajaran di lingkungan Kejari Minahasa menyatukan tekad dalam mewujudkan komitmen untuk melaksanakan program reformasi birokrasi. Dengan membangun zona integritas sesuai dengan peraturan menpan RB nomor 52/2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah. “Meliputi enam area perubahan bidang manajemen, perubahan penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayan publik,” ujar Budiman.

Bupati Minahasa dalam sambutannya, mengajak semua selalu bersyukur karena dapat berkumpul di tempat ini mengikuti agenda penting dan strategis yakni pencabangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan kejaksaan negeri Minahasa. “ini sebagai salah satu langkah preventif dalam upaya pencegahan aparat peradilan agar tidak terjerat dalam kasus pindana,” Tandas Roring.

Ditambahkan Roring, program ini juga sebagai upaya meningkatkan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta dalam rangka melayani masyarakat secara tepat dan profesional, dengan tidak menyalahgunakan wewenang yang diembannya. “Program ini kiranya dapat meliputi manajemen perubahan, peningkatan, komitmen tepat waktu serta transparansi organisasi,” ujar Roring.

Roring mengatakan, tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, berintgrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Bupati  Roring mengatakan, terkait evaluasi akuntabilitas kinerja, diharapkan dengan adanya tim evaluasi dari pusat tidak membuat kita tertekan, karena evaluasi ini di titik beratkan kepada evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja.
Hal ini mengingatkan bahwa kinerja dipengaruhi oleh begitu banyak faktor  yang relevan.

Bupati Minahasa juga mengapresiasi kepada jajaran kejaksaan negeri minahasa karena beromitmen untuk menciptakan zona integritas, semoga kepadanya sinergitas antara pemerintah kabupaten minahasa dan kejaksaan negeri minahasa dapat kita tinggalkan bersama.

Penulis: Roni Sepang

tenor

One thought on “Zona Integritas Kejari Minahasa, Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Leave a Reply

Your email address will not be published.